Selamat Datang di SMA Negeri 2 Selong
 

.

 




 

 

 

 

 


Untuk mendapatkan Network Key (password) silakan hubungi tim ICT smanda

 

article thumbnail12/02/2014

Berikut adalah viidio rekaman kegiatan HSO SMAN 2 Selong tahun 2014 bertepa [ ... ]



article thumbnail23/01/2014

Berikut adalah jadwal jam belajar kelas X dan XI selama Uji Coba I  [ ... ]



article thumbnail09/12/2013

Narasi pada Raport Siswa merupakan tolak ukur dari hasil penilaian yang dig [ ... ]



Image1
Dr. YANIS MALADI, SH., MH. Hadiri IHT Kurikulum 2013 SMAN 2 Selong
Kamis, 21 November 2013 00:34

Kurikulum 2013, bagaimanapun baiknya, tentu masih sangat tergantung kepada para guru. Oleh karena itu perubahan mindset para guru tentu menjadi sangat penting sebagai prasyarat keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Dengan demikian, keberhasilan penerapan kurikulum 2013 juga sangat tergantung kepada perubahan mindset para guru di dalam mendidik para peserta didik.

Dengan demikian, SMA Negeri 2 Selong melalui kegiatan IHT ( In House Training ) yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 19 dan 20 November 2013 bertempat di Gedung Laboratorium SMAN 2 Selong. Pada Kegiatan tersebut tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur (Dr YANIS MALADI, SH., MH.), dan para fasilitator yang berkompeten di bidang kurikulum 2013 serta peserta dari seluruh tenaga pendidik/guru SMA Negeri 2 Selong dan juga diikuti oleh peserta dari sekolah lain yang ikiut mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Adapun tujuan kegiatan  IHT ini adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 khususnya di SMAN 2 Selong, agar bisa memahami dan menerapkannya serta bisa mengantarkan anak didiknya menuju ke masa depan yang lebih baik

Tanpa guru yang baik dan berkualitas rasanya jangan pernah bermimpi bahwa pendidikan Indonesia akan meraih peringkat terbaik di tingkat dunia.

 
KORUPSI dan DAMPAKNYA
Kamis, 17 Oktober 2013 02:39

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • perbuatan melawan hukum,
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

  1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  2. penggelapan dalam jabatan,
  3. pemerasan dalam jabatan,
  4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).


Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. (wikipedia.org)


 
Juara Debat Pendidikan Anti Korupsi SMAN 2 Selong 2013
Rabu, 16 Oktober 2013 23:48

Group SMA Negeri 1 Selong berhasil meraih juara 1 menyisihkan 12 Grup peserta dari Sekolah lainnya dalam Lomba Debat Dalam Bahasa Indonesia untuk siswa se- Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Kamis (3/10) dalam Tema Anti Korupsi dan juara 2 diraih oleh Group dari SMAN 2 Selong diikuti juara ke 3 dari Group SMAN 1 Masbagik dan peringkat ke 4 diraih oleh group dari SMAN 1 Sikur

Acara yang diselenggarakan SMA Negeri 2 Selong ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara SMAN 2 Selong dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah dalam Program Bantuan Pendidikan Anti Korupsi Seluruh Indonesia dimana SMA Negeri 2 Selong Merupakan Salah satu dari 3 Sekolah yang ditunjuk menyelengarakan kegiatan tersebut di Nusa Tenggara Barat

Penyelenggaraan lomba ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan siswa siswi khususnya dalam mengetahui dan memahami tentang Korupsi itu sendiri

 
SMAN 2 Selong Mengirimkan 5 Siswa Terbaik
Senin, 07 Oktober 2013 02:04

Menindaklanjuti surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.1/2792/DIK.III/2013 tanggal 26 September 2013 tentang pelaksanaan Psikotes se-Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap siswa-siswi SMA/SMK Berprestasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Untuk itu SMA Negeri 2 Selong mengirimkan 5 siswa terbaik dari kelas XII yaitu : JUHRI HENDRAWAN, LALU ARIF RAHMAN, RAHMA YULIA UTAMI, PARHIA SEPTIAN ROPIANA, dan ERDINAL FARIS AKROM. Mereka berlima mengikuti kegiatan tersebut kemarin pada hari minggu 6 Oktober 2013 bertempat di SMAN 1 Masbagik.

Kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka mengetahui Potensi Bibit Unggul Daerah yang merupakan program pemerintan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bekerjasama dengan Biro Psikologi Personal Development Center “Abata” Mataram.

 

 
MOSI DEBAT DALAM BAHASA INDONESIA UNTUK SISWA SMA SE-KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Sabtu, 28 September 2013 00:32

TEMA :

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

 

BABAK: PENYISIHAN

MOSI:

  1. HUKUMAN MATI ADALAH SATU-SATUNYA CARA UNTUK MENC EGAH TINDAK PIDANA KORUPSI
  2. KORUPTOR HARUS DIMISKINKAN
  3. FORUM INI HARUS MEMBUAT KPK SEBAGAI SEBUAH LEMBAGA PERMANEN
  4. FORUM INI HARUS MELARANG KELUARGA KORUPTOR SEBAGAI PEGAWAI NEGERI
  5. GAJI DI BAWAH STANDAR PENYEBAB UTAMA TERJADINYA KORUPSI
  6. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENGGALANGAN ZONA INTEGRITAS
  7. KORUPTOR HARUS DIKUCILKAN DARI PERGAULAN MASYARAKAT
  8. PENGHILANGAN GRASI BAGI KORUPTOR

 

BABAK PEREMPAT FINAL

MOSI :

  1. TERSANGKA KORUPTOR HARUS DICABUT HAK-HAK POLITIKNYA SEBAGAI WARGA NEGARA
  2. NEGARA HARUS MEMBUBARKAN KPK KARENA SUDAH ADA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
  3. KOMISIONER KPK HARUS DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT
  4. KORUPTOR DITAYANGKAN BERSAMA KELUARGANYA DI TV

 

BABAK SEMI FINAL

MOSI :

  1. ORGANISASI SISWA HARUS PRO AKTIF DALAM KAMPANYE ANTI KORUPSI DI MASYARAKAT
  2. PENANGANAN TERDAKWA KORUPSI HARUS SEPERTI PENANGANAN TERHADAP TERORIS

 

BABAK FINAL:

MOSI : AKAN DIBERIKAN SECARA LANGSUNG (PROMPTU)

 

 
« MulaiSebelumnya12345678910SelanjutnyaAkhir »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL